 |
| Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma |
KENDARI --- Meski pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) pada sejumlah daerah di Sultra, dipastikan tidak akan berimbas pada gaji dan tunjangan PNS. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra memastikan hak-hak PNS tetap aman.
Diketahui, total pemotongan DAU untuk Sultra dan beberapa kabupaten lainnya oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 217,39 miliar.
Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma mengakui pemotongan DAU berimbas pada beberapa program pemerintah tahun 2016, khususnya pada perubahan anggaran. Tetapi tidak pada belanja pegawai.
“Kalau gaji tetap aman, termasuk tunjangan yang lain begitu juga TPP. Karena transfer anggaran dari pemerintah pusat masih cukup untuk belanja pegawai kita. Begitu juga untuk daerah lain,” tegas Isma, saat ditemui di kantor gubernur.
Setiap bulannya, kata Isma, Pemprov Sultra seharusnya mendapatkan transfer DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 108 miliar. Namun dengan pemotongan DAU sebesar 50 persen, maka hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 54 miliar. Sementara untuk belanja pegawai setiap bulannya Rp 34 miliar, sehingga sisa Rp 20 miliar untuk biaya operasional.
Kemudian, Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) PNS yang merupakan kebijakan Gubernur Nur Alam dianggarkan setiap tahunnya sekitar Rp 40 miliar. Sehingga Pemprov Sultra harus mengeluarkan anggaran setiap bulannya Rp 3 miliar untuk TPP.
“Sudah kita hitung hasil evaluasi kemarin, anggaran belanja pegawai kita cukup. Dan sisanya untuk operasional yang lainya,” tutur mantan Kabag Keuangan Konawe Selatan itu.
Namun pada prinsipnya, kata dia, pemerintah pusat memiliki tanggungjawab terhadap daerah untuk tetap mengucurkan sisa anggaran dari pemotongan DAU tersebut. Jika memungkinkan, maka melalui Kementerian Keuangan, DAU akan dikucurkan kembali pada anggaran 2017 mendatang. (NET)